Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, di ruang serbaguna Kantor Bupati, Selasa (21/6/2022).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) H Sunggono, dihadiri Gugus tugas Kukar Idaman, dan beberapa Kepala OPD Kukar.

Edi Damansyah mengatakan,  rakor ini tujuannya untuk mengevaluasi program penanganan kemiskinan di Kukar. Sebab angka kemiskinan di Kukar sejauh ini mencapai 7,9 persen, Kukar termasuk urutan ke 6 dari Kabupaten/Kota di Kaltim terkait kemiskinan.

"Jika program penanganan kemiskinan ini bagus berjalan dengan baik, tentu persoalan lain juga banyak terselesaikan, kalau dilihat dari beberapa variabelnya," kata Edi Damansyah.

Pemerintah daerah ingin mensinkronkan data data dari OPD terkait yakini Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, maupun lainnya, dengan dunia usaha yang melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

"Nanti mereka (perusahaan) langsung melakukan kegiatan di ring 1, 2 dan 3. Kita juga melakukan intervensi, sehingga data tersebut tidak tumpang tindih," sebutnya.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi rujukan, bahwa variabelnya harus sinkron. Karena penanganan kemiskinan ini berbasis fakta di lapangan, maka dari itu semua harus kerja bersama.

"Misal ada warga kategori rumah tidak layak huni, maka akan kita bedah rumahnya, kalau dari sisi pendidikannya tidak mendukung, dan usianya masih sekolah kita dorong untuk mendapatkan beasiswa, dan ada juga melalui kejar paket A, B dan C juga dilakukan," ungkapnya.

Dirinya juga menyebutkan, PT MHU juga sudah melaporkan, bahwa telah melakukan program.kejar paket, penguatan ini merupakan salah satu dari penanganan kemiskinan.

"Semoga upaya kerja bersama ini bisa lebih sinergi lagi menjadi kekuatan, sehingga mempunyai daya ungkit yang lebih besar untuk penanganan kemiskinan," tuturnya.

Sementara itu Rektor Unikarta Prof Ince Raden menuturkan, S sinkronisasi dan koordinasi lintas perangkat daerah itu penting dilakukan, sehingga pihak yang disasar benar ada didalam DTKS.

"DTKS perlu diverifikasi, kalau saya menyarankan penguatannya itu di RT, termasuk program 50 juta per RT bisa digunakan untuk verifikasi DTKS. Menurut saya ini bisa lebih cepat untuk memverifikasi kembali DTKS," ujar Ince Raden.(*riz/adv)